Metro – Guna memberi kenyamanan bagi para petani dengan hak dalam bertaninya terjaga, Si Anak Beras Tommy Gunawan bersama Tri Wahyudi menggelar diskusi pertanian dan hukum, dengan tema Mendengar Tani Menegakkan Hak, melalui advokasi untuk kesejahteraan Petani, berlangsung di Halaman PP Sembada Jaya Makmur, Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Minggu (09/11).
Tommy Gunawan SH, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sengaja digelar atas kepeduliannya terhadap para petani, yakni di Kota Metro, Provinsi Lampung.
“Saya merasa tergerak untuk menggelar kegiatan ini. Sebab, masa depan petani kedepan harus benar-benar diperhatikan. Saya juga mengajak para kaum milenial untuk turut ambil peran dalam memperhatikan para petani kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menerangkan terdapat beberapa problema yang ada di petani, yang mungkin memang jarang disoroti.
“Kenapa diskusi ini berkaitan dengan hukum, sebab petani harus merasa berani atau nyaman saat bersuara, ketika itu menyangkut hak-hak para petani. Setelah diskusi ini, program selanjutnya ialah kelompok-kelompok tani di metro akan kami berikan advokasi. Agar lebih berani atau percaya diri untuk bersuara akan hak-nya, guna kesejahteraan para petani, khususnya di Kota Metro.
Contohnya, seperti subsidi pupuk atau hak lainnya yang memang harus diperhatikan. Dari konsultasi hingga pendampingan hukum, sehingga para petani lebih terarah dan tidak terburu-buru atau terprovokasi oleh pihak lain dalam bertindak,” tegas Tommy Gunawan.
Tommy Gunawan yang kerap disapa Si Anak Beras itu juga menambahkan, bahwa kedepan tak hanya soal cara bagaimana dalam bertaninya saja, tetapi juga pendampingan atau konsultasi hukum lainnya juga turut diberikan.
“Jadi ini bukan saja soal bertani, pupuk atau semacamnya saja, tetapi juga jika ada petani atau keluarganya mendapat masalah soal hukum, kami juga siap untuk turut beri pendampingan ataupun konsultasi soal hukum,” tuturnya.
Terlebih, Tommy juga menyampaikan perhatian dan rasa pedulinya kepada para petani.
“Tapi, coba lihat kenyataan hari ini,
lahan makin sempit, hasil panen sering tak sebanding dengan jerih payah.
Belum lagi urusan hukum — kadang petani yang niatnya baik, malah bisa terjebak persoalan hukum karena kurang tahu aturan.
Nah, inilah alasan kenapa kita kumpul hari ini!
Bukan sekadar duduk manis, tapi untuk melek hukum, paham hak, dan berani membela diri dengan benar!
Petani harus pandai, Petani harus tahu hukum!
Biar tak bisa dibodohi, biar tak gampang disalahin dan biar kita bisa berdiri tegak di atas hak kita sendiri!
Diskusi hukum hari ini bukan buat menakut-nakuti.
Justru sebaliknya — supaya kita makin kuat, berani, dan percaya diri.
Karena petani yang sadar hukum, itu petani yang tangguh!
Petani yang tangguh, itu benteng pangan bangsa.
Berapa lama lagi petani harus bekerja keras, tapi tidak berkuasa atas tanahnya sendiri?
Berapa lama lagi keringat petani harus jatuh di tanah subur, tapi hasilnya justru dinikmati orang lain?
Sudah saatnya kita berdiri tegak!
Sudah saatnya kita berkata, Cukup, Cukup ketidakadilan ini.
Kita tidak menolak hukum, tidak!
Kita mencintai hukum, tapi hukum yang adil,
Hukum yang membela rakyat kecil, bukan menindasnya. Hukum yang membuat petani berani berbicara, bukan takut bersuara.
Petani yang sadar hukum, itu bukan petani lemah.
Petani yang sadar hukum adalah petani merdeka.
Karena kemerdekaan sejati bukan hanya bebas menanam, tapi juga bebas menentukan nasib sendiri.
Maka dari itu, diskusi hukum hari ini bukan sekadar bicara aturan pasal demi pasal!
Kita bicara tentang harga diri petani.
Kita bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bangkitlah, para petani Indonesia!
Jangan tunduk! Jangan diam!
Karena di tangan kalian, ada masa depan anak-anak bangsa ini!
Sawah bukan sekadar ladang, tapi medan perjuangan. Cangkul bukan sekadar alat, tapi senjata keadilan.
Dan saya percaya, jika petani bersatu, jika petani sadar akan haknya,
maka tak ada kekuatan apa pun yang mampu menggoyahkan Indonesia.
Terlebih, bahwa diskusi ini merupakan awal dari mulainya, yakni di Kota Metro. Dan diskusi tersebut bakal jadi agenda rutin. Karena di tengah-tengah masyarakat masih terdapat individu atau sekumpulan yang membutuhkan tambahan pengetahuan soal hukum. Sehingga, masyarakat dapat berdiri tegak di atas hak-haknya sendiri.
Hal senada juga dikatakan oleh Tri Wahyudi SH, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang ada, seperti surat edaran dari gubernur atau kepala daerah, harus benar-benar diperhatikan.
“Kita juga harus benar-benar memperhatikan, jika menyangkut surat edaran atau peraturan kepala daerah yang ada. Sebab tentunya, apapun kebijakan ataupun peraturan, apakah ada sanksinya, karena tidak jarang orang-orang hanya membaca kebijakannya saja, tanpa tahu sanksinya. Contoh, terhadap penetapan harga singkong ataupun semacamnya dari gubernur,” pungkasnya. (red)
